Dermayu Post – Isu ketidaklayakan fasilitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indramayu memasuki babak baru yang mengejutkan. Alih-alih sekadar urusan teknis dapur, investigasi lapangan justru menemukan adanya dugaan aliran dana harian yang menyeret nama salah satu tokoh partai politik Indramayu.

Berdasarkan penelusuran tim kepada sejumlah pegawai di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya dinilai “belum layak”, muncul sebuah pengakuan mengejutkan. Seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya membeberkan adanya kewajiban pembayaran kepada pihak yang disebut sebagai “mitra”.

Tidak main-main, nilai setoran tersebut diduga mencapai Rp6.000.000 setiap harinya. Saat dikonfirmasi mengenai siapa sosok mitra tersebut, sumber menyebutkan inisial KB, yang merupakan salah satu tokoh partai politik Kabupaten Indramayu.

Temuan ini memicu tanda tanya besar terkait akuntabilitas program. Jika benar terdapat aliran dana sebesar itu, publik mempertanyakan peruntukan uang tersebut serta parameter kualitas fasilitas yang diberikan.

“Kalau mitranya adalah tokoh partai politik, transparansinya harus lebih terang dari lampu dapur. Jangan sampai kualitas makanan anak sekolah dikorbankan demi kepentingan tertentu,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Bukan hanya soal uang, masalah merembet ke standar kesehatan. Narasumber menyebutkan bahwa KB diduga menjalin kemitraan dengan banyak SPPG lain di wilayah Indramayu. Ironisnya, SPPG-SPPG tersebut diduga Belum memiliki IPAL, Sertifikat Kebersihan dan Sertifikat Halal.

Dugaan ini menjadi sangat sensitif karena menyangkut konsumsi harian anak-anak sekolah. Sangat disayangkan jika fasilitas yang seharusnya menjamin nutrisi justru dikelola secara asal-asalan layaknya “parkir liar” yang hanya muncul saat menagih biaya, namun absen dalam memberikan pelayanan dan standar kualitas yang mumpuni.