Belakangan ini, jagat media sosial di Indramayu diramaikan oleh satu nama yang mendadak menjadi buah bibir “Salman”. Nama ini muncul ke permukaan bukan karena prestasi yang dipublikasikan secara luas, melainkan karena tanda tanya besar dari masyarakat mengenai kapasitas, peran, dan urgensi keberadaannya sebagai Staf Khusus (Stafsus) Bupati Indramayu.

Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, publik memiliki hak konstitusional untuk mengetahui siapa saja orang-orang yang berada di lingkaran kebijakan daerah. Terlebih jika sosok tersebut dibayar menggunakan dana APBD—yang notabene adalah uang rakyat.

Munculnya pertanyaan kolektif “Siapa Salman?” di berbagai platform digital bukan sekadar iseng. Ini adalah bentuk krisis kepercayaan. Bupati Indramayu tidak boleh membiarkan keresahan ini berlarut-larut menjadi bola liar atau sekadar dianggap angin lalu. Diamnya pihak eksekutif justru akan menyuburkan spekulasi negatif dan rumor yang bisa merugikan kredibilitas pemerintah daerah itu sendiri.

Jabatan Staf Khusus bukanlah jabatan “pintu belakang”. Secara ideal, Stafsus adalah pemberi masukan strategis yang membantu percepatan visi misi kepala daerah. Jika sosok yang ditunjuk justru memicu kegaduhan publik karena ketidakjelasan profil, maka esensi dari jabatan tersebut patut dipertanyakan.

Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang berani transparan. Sudah saatnya Bupati Indramayu tampil memberikan penjelasan yang terang benderang.

Jelaskan kepada warga siapa Salman, apa tugas pokok fungsinya, dan mengapa kehadirannya dianggap krusial bagi kemajuan Indramayu.Indramayu tidak butuh sosok-sosok misterius di balik kemudi kebijakan.

Rakyat butuh keterbukaan agar mereka yakin bahwa roda pemerintahan sedang digerakkan oleh orang-orang yang tepat, bukan sekadar titipan atau bayangan tanpa rupa.