Dermayu Post – Di tengah gema ledakan operasi militer besar-besaran terhadap Iran, sebuah pengakuan mengejutkan muncul dari balik pintu tertutup Capitol Hill. Pejabat pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan mengakui kepada staf Kongres bahwa tidak ada data intelijen yang menunjukkan Iran berencana melakukan serangan “pre-emptive” atau menyerang pasukan Amerika Serikat (AS) lebih dulu sebelum perang pecah.
Laporan yang pertama kali dilansir oleh Reuters ini mengutip dua sumber yang mengetahui jalannya pengarahan tersebut. Pengakuan ini muncul hanya berselang sehari setelah AS dan Israel melancarkan operasi militer paling ambisius terhadap Teheran dalam beberapa dekade terakhir.
Pemerintahan Trump secara konsisten membangun narasi bahwa tindakan militer diperlukan untuk mengantisipasi ancaman mendesak dari Iran. Namun, pengakuan terbaru di hadapan staf Kongres ini justru berbanding terbalik dengan justifikasi publik yang digunakan selama ini.
“Pengakuan dalam forum tertutup tersebut dinilai meruntuhkan salah satu argumen utama yang sebelumnya digunakan pemerintahan Trump untuk membenarkan perang,” tulis laporan tersebut.
Operasi militer yang dimulai pada Sabtu (1/3/2026) tersebut telah mengubah lanskap geopolitik Timur Tengah secara drastis dalam waktu singkat. Berdasarkan keterangan pejabat terkait, dampak serangan tersebut meliputi:
Gugurnya Pemimpin Tertinggi: Tewasnya Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan tersebut menciptakan kekosongan kekuasaan di Teheran.
Kehancuran Angkatan Laut: Sejumlah kapal perang Iran dilaporkan tenggelam akibat hantaman rudal.
Skala Target yang Masif: Lebih dari 1.000 target di seluruh wilayah Iran berhasil dihantam, mencakup fasilitas nuklir, pangkalan militer, dan pusat komunikasi.
Kritik dan Pertanyaan Legalitas
Terungkapnya ketiadaan intelijen mengenai rencana serangan Iran memicu gelombang kritik dari anggota parlemen. Jika Iran tidak terbukti merencanakan serangan lebih dulu, maka landasan hukum mengenai “pembelaan diri secara antisipatif” (anticipatory self-defense) yang digunakan AS menjadi sangat lemah di mata hukum internasional.
Para pengamat menilai situasi ini dapat memicu penyelidikan lebih lanjut di Kongres mengenai sejauh mana data intelijen digunakan atau dimanipulasi untuk mendorong keputusan perang.