Dermayu Post – Kabupaten Indramayu belakangan ini menjadi sorotan publik seiring dengan mencuatnya kebijakan pengadaan mobil dinas baru di tengah berbagai persoalan mendasar di sektor ketenagakerjaan, khususnya terkait tenaga outsourcing. Kontras antara kemewahan fasilitas pejabat dengan ketidakpastian nasib pekerja lapangan memicu kritik tajam mengenai skala prioritas anggaran daerah.
Rencana atau realisasi pengadaan mobil dinas seringkali dipandang sebagai langkah yang kurang peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Di saat pemerintah daerah dituntut untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi pascapandemi dan menekan angka kemiskinan, belanja kendaraan dinas justru dianggap sebagai pemborosan yang bisa melukai hati nurani publik.
Dedi Buldani, SH., seorang praktisi hukum, memberikan peringatan keras mengenai celah hukum dalam proses pengadaan ini. Menurutnya, setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki risiko hukum yang nyata jika tidak dilakukan secara transparan.
“Potensi masalah hukum pengadaan mobil dinas dapat terjadi jika ada mark-up harga, pengadaan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan wewenang, korupsi dalam tender, hingga pelanggaran prosedur. Jika terbukti, hal ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” tegas Dedi Buldani.
Di sisi lain, tata kelola tenaga kerja outsourcing di lingkungan Pemda Indramayu juga tak luput dari kritik. Meskipun sistem ini secara regulasi legal, penerapannya di lapangan seringkali mengabaikan hak-hak dasar pekerja demi mengejar efisiensi anggaran belanja pegawai.
Dedi Buldani menilai bahwa sistem ini adalah pisau bermata dua. Di satu sisi membantu pemerintah mengelola operasional, namun di sisi lain menciptakan jurang sosial yang lebar.
“Outsourcing di Indonesia merupakan sistem kerja yang diperbolehkan secara hukum dan dianggap dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun, dalam praktiknya, sistem ini sering menimbulkan masalah seperti ketidakpastian kerja dan perbedaan kesejahteraan antara pekerja outsourcing dan karyawan tetap,” jelas Dedi.
Beliau menambahkan bahwa peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu sangat krusial dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu, meskipun bermanfaat bagi perusahaan, pemerintah dalam hal ini Disnaker Kab. Indramayu perlu memastikan perlindungan hak pekerja tetap terjamin agar tidak terjadi ketimpangan sosial di dunia kerja.
“Kritik yang mengalir saat ini seharusnya menjadi momentum bagi Pemda Indramayu untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Publik menuntut agar:
• Rasionalisasi Anggaran: Apakah pengadaan mobil dinas benar-benar mendesak untuk pelayanan publik atau sekadar simbol status?
• Kesejahteraan Pekerja: Mengupayakan agar tenaga outsourcing mendapatkan upah layak dan jaminan sosial sesuai aturan yang berlaku.
• Audit Transparansi: Memastikan proses tender kendaraan tidak terjebak dalam praktik lancung yang merugikan keuangan negara.
Indramayu tidak hanya butuh pejabat dengan kendaraan yang mengkilap, tetapi juga sistem ketenagakerjaan yang manusiawi dan tata kelola anggaran yang berpihak pada kemaslahatan rakyat banyak. Tanpa pengawasan ketat dari elemen masyarakat dan komitmen penegakan hukum, kedua isu ini akan terus menjadi “bom waktu” bagi kredibilitas pemerintah daerah.