Dermayu Post – Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Indramayu menunjukkan hanya 13 dari 174 dapur/penyedia SPPG yang tercatat memiliki sertifikat kebersihan (sertifikat laik higiene sanitasi). Temuan ini memunculkan kekhawatiran publik soal kesiapan standar kebersihan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indramayu.

Berdasarkan data yang dihimpun dari DPMPTSP, jumlah SPPG/dapur penyedia yang telah mengantongi sertifikat kebersihan masih tergolong rendah dibanding total yang terdata. Artinya, sebagian besar unit dapur belum tercatat memiliki bukti formal kelayakan higiene-sanitasi yang lazim dipakai sebagai rujukan standar kebersihan operasional pengolahan makanan.

Kondisi ini menjadi sorotan karena MBG menyasar kelompok rentan seperti anak sekolah. Publik menilai aspek kebersihan dapur adalah faktor krusial untuk mencegah risiko kesehatan, termasuk potensi kontaminasi pangan. Sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran bahwa program yang baik secara tujuan dapat memunculkan masalah baru bila aspek kebersihan dan pengawasan tidak berjalan ketat.

“Kalau yang tercatat bersertifikat cuma segitu, Pengawasan gimana tuh? Padahal ini kan menyangkut makanan anak-anak!” ujar salah seorang warga Indramayu yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Selain sertifikasi, warga juga meminta transparansi: dapur mana saja yang memasok, siapa pengelolanya, serta bagaimana mekanisme inspeksi dan pengujiannya. Mereka mendorong agar pemerintah daerah dan pihak pelaksana program membuka daftar dapur pemasok yang digunakan untuk MBG beserta status kelayakannya.

Data ini semestinya menjadi alarm untuk mempercepat pemenuhan standar. Sertifikasi higiene sanitasi bukan sekadar administrasi, melainkan bukti bahwa fasilitas telah melalui pemeriksaan tertentu dan memenuhi persyaratan dasar kebersihan.

Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah perbaikan, mulai dari percepatan sertifikasi, audit dapur pemasok MBG, hingga memperkuat inspeksi lapangan secara berkala.

“Program MBG jangan sampai mengorbankan aspek keamanan pangan. Apalagi udah marak tuh kasus keracunan, jadi ngeri! Padahal tujuannya kan meningkatkan gizi, bukan menambah risiko,” kata warga lainnya.

Media siber dermayupost.com melalui kuasa hukumnya akan melakukan upaya hukum lebih lanjut serta akan melaporkan ke Badan Gizi Nasional hingga ke Presiden Republik Indonesia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tindak lanjut penertiban terhadap unit yang belum tercatat. Publik menunggu langkah konkret agar pelaksanaan MBG di Indramayu benar-benar berjalan aman, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan.