Industri pasar modal Indonesia kembali diguncang isu serius setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas melakukan penggeledahan di kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Tindakan ini merupakan bagian dari penyidikan perkara pidana pasar modal yang melibatkan saham emiten konstruksi, PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS).

Langkah penggeledahan ini menandakan babak baru dalam upaya OJK memberantas praktik kotor di bursa, mulai dari manipulasi harga hingga penyalahgunaan wewenang oleh oknum di balik layar.

Penyidikan yang dilakukan OJK tidak hanya menyasar pada satu titik, melainkan mencakup serangkaian dugaan pelanggaran sistematis yang merugikan investor publik. Beberapa poin utama yang disidik antara lain:

Dugaan Transaksi Semu: Adanya aktivitas perdagangan yang menciptakan kesan seolah-olah saham BEBS aktif diperdagangkan secara wajar untuk memicu kenaikan harga.

Penggunaan Rekening Nominee: Penggunaan akun milik pihak lain (pinjam nama) untuk menyamarkan identitas pengendali atau aktor utama di balik transaksi tersebut.

Indikasi Insider Trading: Dugaan adanya pemanfaatan informasi orang dalam untuk meraup keuntungan pribadi sebelum informasi tersebut tersedia secara publik.

Keterlibatan Pihak IPO: Penyidikan juga mendalami peran pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses Initial Public Offering (IPO) perusahaan.

Keterlibatan Mirae Asset menjadi sorotan karena perusahaan ini merupakan salah satu penjamin emisi efek (underwriter) utama saat BEBS melantai di bursa pada 10 Maret 2021.

Sebagai underwriter, Mirae memiliki tanggung jawab moral dan legal dalam memastikan tata kelola dan valuasi saham saat dilepas ke publik sesuai dengan koridor regulasi. Kini, penyidik tengah mendalami apakah ada kelalaian atau kesengajaan dalam memfasilitasi transaksi-transaksi yang diduga manipulatif tersebut sejak awal masa melantainya BEBS.

Tindakan penggeledahan oleh OJK ini merupakan sinyal kuat bagi pelaku pasar bahwa otoritas tidak segan melakukan penyidikan pidana, bukan sekadar sanksi administratif. Kasus ini diharapkan menjadi momentum pembenahan industri sekuritas agar lebih ketat dalam melakukan pengawasan internal terhadap akun-akun nasabah yang mencurigakan.

Hingga saat ini, proses hukum masih berjalan dan OJK terus mengumpulkan bukti tambahan dari hasil penggeledahan di kantor Mirae Asset untuk memperkuat konstruksi hukum perkara ini.